Aceh Timur — Bencana banjir bandang yang melanda Kecamatan Simpang Jernih meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Sejumlah desa terdampak parah, di antaranya Desa Batu Sumbang, Desa Pante Kera, dan Desa Rantau Panjang. Hingga kini, banyak warga yang kehilangan rumah masih bertahan di kondisi serba darurat.
Menjelang bulan suci Ramadan, kekhawatiran semakin besar. Agus Suriadi, Sekretaris Jenderal DPW Fanst Respon Counter Polri Nusantara Provinsi Aceh, dengan tegas meminta pemerintah tidak lamban dan tidak abai terhadap nasib para korban banjir. Jumat, 2 Januari 2026.
“Jelang bulan puasa, jangan ada lagi masyarakat yang belum terdata untuk ditempatkan di hunian sementara. Negara tidak boleh kalah cepat dengan penderitaan rakyatnya,” tegas Agus kepada media.
Menurutnya, meski tenda darurat dari BNPB telah masuk ke wilayah terdampak, kondisi tersebut tidak bisa dijadikan solusi jangka panjang, terutama bagi warga yang rumahnya hanyut total.
“Tenda darurat hanya bersifat sementara. Yang kami tuntut adalah percepatan pembangunan hunian yang layak. Jangan biarkan rakyat menjalani Ramadan di bawah terpal tanpa kepastian,” ujarnya.
Agus menegaskan, pemerintah pusat maupun daerah harus bergerak cepat dan konkret, bukan sekedar pendataan di atas kertas. Ia menilai keterlambatan penyediaan hunian sementara dan hunian tetap sama saja dengan membiarkan korban terus menderita.
“Ini soal kemanusiaan. Kalau negara lambat, maka rakyat yang menanggung akibatnya,” tambahnya.
Ia juga meminta agar seluruh korban benar-benar didata secara transparan dan menyeluruh, agar tidak ada warga terdampak yang tercecer dan terabaikan. (*)
