Penulis: Edi Suranta Ginting
Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Sumatera Utara
Tugas Mata Kuliah Sosiologi Hukum
Dosen: Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum.
Perselisihan hubungan industrial umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Sering kali, konflik berawal dari persoalan sederhana, seperti keluhan pekerja yang tidak ditanggapi, persoalan upah yang tidak dijelaskan secara terbuka, atau kebijakan perusahaan yang disampaikan tanpa komunikasi yang baik.
Apabila kondisi tersebut dibiarkan, persoalan kecil dapat berkembang menjadi sengketa hukum yang merugikan pengusaha maupun pekerja. Kedua belah pihak pada akhirnya harus menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya untuk menghadapi perselisihan.
Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan hubungan industrial masih menjadi tantangan serius. Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan banyaknya perselisihan yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial memperlihatkan pentingnya membangun hubungan kerja yang sehat dan harmonis.
Terbatasnya jumlah mediator hubungan industrial juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum tidak selalu dapat berlangsung dengan cepat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antarserikat pekerja dalam satu perusahaan.
Dalam praktiknya, konflik sering dipicu oleh tidak terpenuhinya hak normatif pekerja, ketidakjelasan peraturan perusahaan, kurangnya komunikasi antara pengusaha dengan serikat pekerja atau pekerja dalam pengambilan kebijakan, serta proses PHK yang tidak transparan.
Tantangan tersebut semakin besar di tengah perubahan regulasi ketenagakerjaan dengan disahkannya Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan (UUPK) dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026.
Perbedaan pemahaman antara perusahaan dan serikat pekerja atau pekerja terhadap ketentuan baru berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak disertai komunikasi dan sosialisasi yang memadai.
Dalam perspektif sosiologi hukum, hubungan industrial tidak cukup dibangun hanya berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan.
Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas substansi, struktur, dan budaya hukum. Artinya, aturan yang baik dan lembaga yang tersedia tidak akan berjalan optimal apabila budaya kerja masih diwarnai ketidakpercayaan.
Pemikiran Stewart Macaulay juga menunjukkan bahwa hubungan bisnis tidak semata-mata bergantung pada kontrak, tetapi sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan hubungan baik.
Sementara itu, Nonet dan Selznick menekankan pentingnya hukum responsif, yaitu hukum yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kepentingan para pihak.
Pemikiran tersebut sejalan dengan prinsip Hubungan Industrial Pancasila yang mengutamakan musyawarah. Bahkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mewajibkan penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit sebelum dilanjutkan ke tahap mediasi atau pengadilan. Sayangnya, dalam praktiknya, perundingan bipartit terkadang hanya dianggap sebagai formalitas agar sengketa dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Padahal, forum tersebut seharusnya menjadi kesempatan utama bagi pengusaha dan pekerja untuk mencari solusi terbaik tanpa harus menempuh proses hukum yang panjang.
Untuk membangun hubungan industrial yang sehat, perusahaan perlu mengoptimalkan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sebagai forum komunikasi rutin antara manajemen dan pekerja.
Melalui forum ini, berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat dibicarakan dan dicarikan jalan keluar sebelum berkembang menjadi perselisihan.
Perusahaan juga harus memastikan pemenuhan hak normatif pekerja, seperti pembayaran upah, upah lembur, pemberian cuti, dan jaminan sosial secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, perusahaan perlu menyusun peraturan internal yang jelas, mudah dipahami, serta disesuaikan dengan perkembangan regulasi ketenagakerjaan. Sistem deteksi dini terhadap potensi konflik juga penting diterapkan dengan memperhatikan berbagai indikator, seperti keluhan pekerja, tingkat ketidakhadiran, hingga perubahan produktivitas.
Dalam hal pemutusan hubungan kerja, perusahaan hendaknya menjadikan PHK sebagai langkah terakhir setelah mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian, sekaligus menjelaskan alasan dan hak kompensasi pekerja secara transparan.
Di sisi lain, serikat pekerja dan para pekerja juga harus menunjukkan produktivitas yang tinggi serta memiliki kesadaran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi kepada perusahaan.
Pekerja tidak hanya berorientasi pada tuntutan pemenuhan hak, tetapi juga harus menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya secara profesional demi menjaga keberlangsungan usaha.
Upaya mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial merupakan tanggung jawab seluruh unsur organisasi di perusahaan, termasuk unsur pengusaha, manajemen, serikat pekerja, dan pekerja itu sendiri.
Sebab, penyelesaian melalui pengadilan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, bahkan belum tentu dapat langsung mengakhiri persoalan dan memperbaiki hubungan kerja yang telah terganggu.
Pada akhirnya, keberhasilan hubungan industrial bukan diukur dari sedikitnya perkara yang masuk ke pengadilan semata, melainkan dari kemampuan perusahaan dan serikat pekerja atau pekerja dalam menyelesaikan setiap perbedaan melalui komunikasi dan musyawarah.
Pengusaha dan serikat pekerja harus sama-sama menurunkan ego masing-masing agar proses musyawarah dapat menghasilkan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.
Perusahaan dan pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga keberlangsungan usaha. Pengusaha berkepentingan memperoleh keuntungan agar perusahaan dapat terus berkembang dan bertahan, sedangkan pekerja berkepentingan mempertahankan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Konflik yang berkepanjangan hanya akan merugikan kedua belah pihak.
Karena itu, membangun kepercayaan, membuka ruang dialog, memenuhi hak dan kewajiban, serta menjaga komunikasi yang baik merupakan investasi penting untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.
Mencegah lebih baik daripada berperkara. Hubungan industrial yang sehat bukan dibangun melalui pertentangan, melainkan melalui kepercayaan, komunikasi, tanggung jawab, dan musyawarah.(***)



















