Jakarta – Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Provinsi DKI Jakarta, Dedi Siregar, menanggapi berbagai tuntutan yang disampaikan sejumlah elemen mahasiswa dalam aksi demonstrasi terkait isu pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, tudingan bahwa pemerintah saat ini melakukan pemborosan anggaran tidak sesuai dengan fakta dan kebijakan yang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dedi Siregar menegaskan bahwa sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo justru menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan pembenahan tata kelola keuangan negara melalui berbagai langkah efisiensi yang terukur dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kami menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari demokrasi. Namun, aspirasi tersebut juga harus didasarkan pada data dan fakta yang objektif. Jika berbicara mengenai pemborosan APBN, justru Presiden Prabowo saat ini sedang melakukan langkah besar untuk menghentikan berbagai praktik pembelanjaan negara yang tidak produktif dan tidak tepat sasaran,” ujar Dedi Siregar.
Menurut Dedi, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah telah menghasilkan penghematan anggaran negara yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.
Langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak sedang memperbesar pemborosan, melainkan melakukan reformasi terhadap pola penggunaan anggaran negara agar lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Informasi yang berkembang menunjukkan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah mampu menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp300 triliun. Ini merupakan angka yang sangat besar dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga uang rakyat agar tidak habis untuk program-program yang tidak memberikan manfaat nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo secara konsisten menekankan pentingnya memberantas kebocoran APBN yang selama ini menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah yang berasal dari rakyat dapat digunakan untuk program prioritas seperti pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi nasional.
“Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa uang negara harus kembali kepada rakyat dalam bentuk program pembangunan yang nyata. Karena itu, berbagai pos anggaran yang selama ini dianggap tidak produktif mulai dievaluasi dan dipangkas,” katanya.
Dedi menilai salah satu langkah yang patut diapresiasi adalah kebijakan pengurangan kegiatan seremonial yang selama ini sering menyedot anggaran cukup besar. Menurutnya, budaya birokrasi yang terlalu banyak menghabiskan dana untuk acara-acara simbolik mulai ditata ulang agar lebih sederhana dan efisien.
“Kita melihat bagaimana Presiden Prabowo menginstruksikan agar berbagai kegiatan seremonial yang tidak mendesak diminimalkan. Perayaan ulang tahun kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga berbagai kegiatan yang hanya bersifat seremoni diarahkan untuk dilakukan secara sederhana. Ini merupakan perubahan budaya birokrasi yang sangat positif,” ujarnya.
Dedi menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun terdapat kebiasaan sejumlah instansi menggelar kegiatan perayaan yang memerlukan anggaran besar. Saat ini pemerintah justru mendorong agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara sederhana dan tidak membebani keuangan negara.
“Jika sebelumnya ada perayaan yang dilakukan secara besar-besaran, sekarang diarahkan cukup dilaksanakan di lingkungan kantor dengan sederhana. Esensinya adalah bekerja dan melayani masyarakat, bukan berlomba-lomba membuat acara yang menghabiskan anggaran,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pengetatan terhadap anggaran perjalanan dinas, khususnya perjalanan luar negeri yang selama ini menyerap biaya sangat besar. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keberanian pemerintah dalam melakukan koreksi terhadap pola belanja yang kurang produktif.
“Presiden Prabowo melihat bahwa anggaran perjalanan dinas harus benar-benar memberikan manfaat bagi negara. Karena itu dilakukan evaluasi dan pengurangan terhadap perjalanan yang tidak memiliki urgensi tinggi. Dana yang berhasil dihemat kemudian dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting dan menyentuh masyarakat secara langsung,” jelas Dedi.
Menurut GPA DKI Jakarta, langkah-langkah efisiensi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah saat ini sedang membangun paradigma baru dalam pengelolaan APBN, yakni belanja negara harus tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
Dedi juga mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk melihat kebijakan pemerintah secara utuh dan objektif. Kritik tetap diperlukan dalam negara demokrasi, namun harus dibangun di atas kajian yang komprehensif agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Kami mengajak kawan-kawan mahasiswa untuk terus mengawal jalannya pemerintahan, tetapi juga melihat fakta bahwa saat ini pemerintah sedang berupaya keras menghentikan berbagai pemborosan dan kebocoran anggaran. Kritik yang konstruktif tentu akan lebih bermanfaat dibandingkan narasi yang tidak didukung data yang akurat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Dedi Siregar menegaskan bahwa GPA DKI Jakarta mendukung setiap langkah pemerintah yang bertujuan memperkuat efisiensi anggaran, memberantas kebocoran APBN, dan memastikan seluruh belanja negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
“Kami menilai arah kebijakan Presiden Prabowo sudah tepat. Fokus pada efisiensi, penghentian kegiatan yang tidak produktif, pengurangan pemborosan, serta penguatan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat merupakan langkah yang patut diapresiasi. Uang negara harus kembali kepada rakyat, dan itulah yang sedang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo melalui berbagai kebijakan efisiensi yang dijalankan saat ini,” tutup Dedi Siregar.
Salam Hormat,
Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Provinsi DKI Jakarta
Ketua
Dedi Siregar
