SIMALUNGUN – Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M., bersama unsur Pejabat Utama (PJU) melaksanakan kunjungan silaturahmi kepada Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, S.E., M.M., Kamis (24/9/2026). Kegiatan ini bertujuan mempererat sinergitas dan soliditas dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi pukul 13.10 WIB, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat.
“Kapolres bersama rombongan bertolak menuju Kantor Bupati Simalungun sekitar pukul 09.30 WIB. Silaturahmi berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai di Ruang Kerja Bupati, Jalan Sutomo, Kecamatan Pematang Raya,” ujar AKP Verry Purba.
Ia mengungkapkan, kunjungan ini menjadi langkah awal Kapolres dalam membangun komunikasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun, khususnya Bupati. Komunikasi tersebut diharapkan menjaga stabilitas keamanan yang mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
Mendampingi Kapolres hadir Wakapolres Kompol Imam Alriyuddin, S.H., M.H., Kasat Intelkam AKP Tombor Marbun, S.H., Kasat Reskrim AKP Wisnugraha Paramaartha, S.T.K., S.I.K., CPHR, CBA, Kasat Narkoba AKP Charles Hartono Nababan, S.H., M.H., dan Kasat Lantas AKP Priska Susana, S.H.
Dari Pemkab Simalungun hadir Sekda Mixnon Andreas Simamora, S.IP., M.Si., Asisten I Albert Rismawanto Saragih, S.IP., M.Si., Kaban Kesbangpol Eka Candra Jeramin Barus, S.Mn., M.M., Kasat Pol PP Eduward Girsang, S.STTP., M.Si., dan Kepala BPKPD Simson Tambunan, S.STTP., M.Si.
Menurut AKP Verry Purba, silaturahmi ini menjadi sarana memperkuat hubungan kelembagaan dalam menghadapi dinamika wilayah yang saling berkaitan, mulai dari aspek keamanan, sosial, pemerintahan, hingga kepentingan masyarakat.
“Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, persoalan seperti konflik sosial, pelayanan publik, sengketa kepentingan, dan dinamika kebijakan dapat berkembang menjadi gangguan Kamtibmas bila tidak diantisipasi dan ditangani secara terpadu,” ucapnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi momentum membangun pola komunikasi lintas instansi agar setiap perkembangan yang berpotensi mengganggu stabilitas dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sesuai tugas masing-masing.
Kabupaten Simalungun memiliki wilayah luas dengan karakter masyarakat dan kepentingan yang beragam. Karena itu, kata AKP Verry Purba, persoalan lokal bisa membesar bila melibatkan kelompok masyarakat, kepentingan ekonomi, kebijakan pemerintah, atau isu yang menjadi perhatian publik.
“Informasi dari perangkat daerah tentang perkembangan sosial dan pemerintahan menjadi bahan penting bagi Polres dalam deteksi dini. Sebaliknya, informasi Kamtibmas dari Polri membantu pemerintah daerah mengantisipasi dampak keamanan dari suatu persoalan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kehadiran Kesbangpol dan Satpol PP relevan untuk memantau dinamika sosial-politik dan ketertiban umum, sedangkan BPKPD berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Adapun fungsi Intelkam, Reskrim, Narkoba, dan Lantas menunjukkan bahwa stabilitas wilayah dipengaruhi pula oleh perkembangan sosial, tindak pidana, penyalahgunaan narkotika, dan aktivitas masyarakat yang perlu dikelola dan diamankan.
Ke depan, Polres Simalungun memperkirakan dinamika pemerintahan, persoalan pelayanan masyarakat, sengketa lahan, dan konflik kepentingan masih dapat memengaruhi situasi Kamtibmas. Perkembangan isu di media sosial juga dapat mempercepat penyebaran informasi yang belum terverifikasi sehingga memicu reaksi masyarakat.
“Karena itu, langkah yang kami tekankan adalah memperkuat komunikasi dan pertukaran informasi dengan Pemkab, mengoptimalkan koordinasi dengan Kesbangpol, Satpol PP, dan perangkat daerah terkait untuk deteksi dini, serta segera memverifikasi setiap isu yang berpotensi menimbulkan keresahan,” tutur AKP Verry Purba.
Ia menambahkan, fungsi Intelkam akan terus memantau dinamika kelompok masyarakat, isu pemerintahan, dan perkembangan informasi di ruang publik sebagai peringatan dini bagi pimpinan. Komunikasi langsung antara pimpinan Polres dan Pemkab juga akan dipertahankan, disertai koordinasi teknis lintas perangkat daerah.
Kegiatan silaturahmi tersebut berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Melalui sinergi ini, Polres Simalungun berharap setiap persoalan dapat diselesaikan sesuai kewenangan masing-masing sebelum berkembang menjadi konflik terbuka, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar.
